Refleksi problematika fiqh konteporer

Posted by on Jun 08, 2013

Refleksi problematika fiqh konteporer

Salman Alfarisi

 Syariat Islam diperkenalkan oleh Allah sebagai syariat yang universal, berlaku di setiap tempat, ruang dan waktu. Syariat ini bertujuan untuk memberikan rahmat dan kasih sayang, petunjuk dan kedamaian bagi semua umat manusia. Dalam rangka itulah maka petunjuk dan nash-nash yang disampaikan oleh alquran adakalanya berupa nash yang qoth’i dan adakalnya yang berupa dhoni, bila tuntutan tersebut berkaitan dengan suatu tujuan agar umat bersatu, tidak boleh ada perbedaan, maka petunjuk nash bersifak qoth’i. Dan bila berkaitan dengan  permasalahan yang harus dipecahkan oleh umat, maka petunjuknya bersifat dhonn.

fiqh dan problematika umat

Satu fakta yang harus disadari betul adalah problematika umat menusia terus muncul dari hari ke hari, bahkan tidak akan berhenti, hal ini menuntut penyelesaian tuntas. Bahwa ahkam Alquran dan Alsunnah merupakan dua pokok dasar syariah islaimyah adalah jelas, kedua pokok tadi merumuskan kerangka syariah.  Di dalamnya terdapat bergai aturan dan prinsip dalam syariah.. tetapi Alquran dan sunnah sendiri tidak menyatakan bahwa keduanya mengandung seluruh rincian hukum yang berkembang seirama dengan perubahan masyarakat muslim, Soalnya, undang- undang syariah bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan dan kasus-kasus masyarakat muslim terus meluas, berubah-rubah dan tak ada habisnya (al-nusus qod intahat wa alwaqoi’ la tantahi). Selama ia terbatas, jelas syariah tidak mungkin memenuhi yang tak terbatas, kebutuhan manusia yang terus menerus berubah tentu memerlukan aturan-aturan baru, karena iu setiap sesuatu (hukum) yang dilakukan oleh para ahli hukum islam ( fuqoha’) dalam kerangka syariah islamiyah dapat dipandang sebagai bagian dari hukum islam.

Namun suatu hal yang perlu dijelaskan sejak awal adalah bahwa fiqih adalah merupakan produk dominan akal ketimbang wahyu, dan karenanya boleh digugat, dikupas, atau bahkan tidak di pakai setiap saat. Namun celakanya, gugatan terhadap teks dan upaya dekontruksi sekaligus rekontruksi warisan intelektual klasik dipandang sebagai keangkuhan intelektual, dan menyalahi akar-akar tradisi yang sudah berkembang dan kuat dalam masyarakat. Ini tentu saja sebuah hegemoni sekaligus juga malapetaka dalam perspektif pemikiran ilmiah.

Dalam konteks itu, sangatlah tepat untuk memperhatikan renungan Ibn Qoyyim al-jawziyyah, “jangan anda berpaku pada teks-teks yang dikutip dalam kitab-kitab sepanjang hidup anda”. Jika orang luar daerah datang kepada anda untuk menanyakan satu hukum, maka tanyakan dulu tradisinya, baru anda akan bijak dalam memutuskan berdasarkan tradisinya, bukan berdasrkan tradisi daerah anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para Ulama mengatakan, ini adalah kebenaran yang jelas. Sikap statis dan tidak melakukan analisis sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks dalam kitab-kitab adalah kekeliruan dan tidak memahami maksud para ulama dan generasi muslim awal.

Fiqih tidak bisa begitu saja di  impor ke dalam ruang dan waktu yang berlainan, setiap masalah yang muncul,  mempunyai latar belakang, kondisi dan situai yang berbeda. Menghukumi persoalan-persoalan yang kontemporer tidak selalu diperlakukan sebagaimana hukum yang telah berjalan pada masa lampau. Kekeliruan dan kerancuan akan terjadi bila fiqih dipaksakan pada setiap dhuruf, ahwal dan zaman.

Rukhsoh syar’iyyah dan tuntutan kemaslahatan

Rukhsoh menurut al-Syatiby adalah “hukum-hukum yang diberlakukan karena kondisi udzur yang memaksa, yang merupakan pengecualian dari hukum asal yang kully, yang mendorong tidak berlakunya hukum asal tersebut, dengan terbatas pada kondisi-kondisi hajat”

Sebagai bandingan dari rukhsoh adalah ‘azimah, yang oleh al Syatiby didefinisikan sebagai “hukum-hukum kully yang telah ditetapkan atau di syari’atkan sejak awalnya untuk dijadikan undang-undang umum yang berlaku untuk setiap mukallaf dalam setiap kondisi atau keadaan apapun, seperti sholat, zakat dan syariat-syariat kully lainnya. ‘Azimat meliputi juga hukum-hukum yang lima; wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya kemaslahatan umum seperti jual beli, hukum qishos dan hudud adalah hukum-hukum yang termsuk ‘azimah.

Contoh-contoh rukhsoh adalah seperti qoshor sholat bagi musafir, bai’ al-salam, al ijaroh, al musaqot, memakan bangkai dalam keadaan darurat, mengucapkan kalimat-kalimat kufur dalam kondisi dipaksa, dll.

Pembicaraan mengenai rukhsoh syar’iyyah merupakan satu tema yang terpenting dan selalu menarik perhatian banyak orang, kompleksnya problmatika kehidupan modern dalam berbagai dimensinya; ekonomi, sosial, budaya,  politik, perkembangan teknologi serta lemahnya kekuatan hati kaum muslimin berpegang pada hukum-hukum yang bersifat ‘azimah, serta keterbatasan kemampuan mereka dalam memecahkan problema kehidupan, adalah merupakan ha-hal yang mendorong sikap mengambil rukhshoh syar’iyyah tersebut. Tindakan untuk mengambil pendapat yang termudah dari madzhab-madzhab fiqih yang ada, adalah merupakan salah satu upaya mengambil hukum rukhshoh. Dan tindakan itu dibenarkan secara hukum/syara’, bahkan, jika dalam keadaan rukshoh atau mengambil pendapat yang termudah seseorang harus mengambil pendapat imam madzhab lain diluar madzhabnya sendiri atau juga melakukan talfiq. Sebab pada dasarnya, tidak ada keharusan sama sekali untuk mengikatkan diri pada satu madzhab fiqih tertentu. Yang sebenarnya dituntut adalah seseorang harus memiliki metode tertetu.

Jika seseorang berada pada suatu metode tertentu, lalu secara tiba-tiba menghadapi kesulitan atau maalah-masalah baru, maka ia hendaklah berijtihad sesuai dengan atuaran ijtihad dn metode madzhab yang diikutinya. Tapi jika kemudian pada suatu kondisi yang mengharuskan seseorang mengambil metode gabungan dari madzhab empat, maka hal itupun dapat dibenarkan asalkan ada sebab yang medorong ke arah kebijakan tersebut. Setiap muslim dituntut untuk bermadzhab atau berada pada suatau metode tertentu, inilah yang dimaksud dengan bernadzhab, dan tiap madzhab memiliki kelebihan tersendiri yang tidak boleh diabaikan dan harus dipegang erat-erat.

Namun demikian, mengambil pendapat yang termudah bukan perkara gampang dan bisa dilakukan begitu saja, ada landasan-landasan yuridis tertentu yang harus di patuhi dalam rangka mengambil pendapat yang termudah, landasan yuridis atau kaidah-kaidah yang harus diperhatikan adalah sbb;

  1. mengambil yang termudah dari madzhab-madzhab fiqih ternatas pada masalah furu’iyyah ijtihadiyyah ( masalah amaliyah yang dasar hukumnya diambil dari jalan dhan aghlabi/prasangka terkuat, seperti hukum-hukum ibadah, muammalah, ahwal al syahsiyyah dan masalah keluarga yang tidak ada dasar hukumnya, baik berupa nash qoth’i, ijma’ atau qiyas jali, yang semua itu adalh komponen-komponen taqlid dan talfiq).
  2. mengambil yang termudah hendaknya tidak menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan sumber-sumber, dasar dan prinsip umum syari’at islam yang qoth’i.
  3. mengambil yang termudah hendaknya tidak menyebabkan sikap talfiq yang dilarang. Untuk itu, tidak dibenarkan mengambil yang termudah dengan tujuan melepaskan diri dari kewajiban misalnya zakat.
  4. mengambil yang termudah jika adanya alasan yang dapat dibenarkan (darurat/hajat), serta tidak didasari akan adanya perbuatan yang sia-sia dalam agama, atau sekedar mengikuti hawa nafsu atau pamrih tertentu.
  5. mengambil yang termudah hendaknya didasarkan pada pertimbangan maslahah, individual maupun umum dan tidak melanggar atura syari’at.

Dalam ruang lingkup intiqo’i (pemilihan pendapat yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan) ini, boleh saja seseorang tidak memilih pendapat dari empat imam madzhab, dan memilih menyeleksi pendapat yang dikemukakan oleh pakar fiqih dari kalangan sahabat nabi, tabi’in dan para ulama salaf.

Sesuatu yang dulunya dianggap lemah, bisa saja menjadi kuat saat diterapkan pada zaman sekarang. Dan ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan “ hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi zamannya” hukum itu berputar menurut ada tidaknya ‘illat/kausalitasnya. Dalam bahasa lain, kaidah ini dikenal dengan istilah “tariq al talazum fi al wuqu’, yang berarti jika kausa ada mak hukumnya juga ada, dan “tariq al takhaluf fi al wuqu’” yang berarti jika kausa tidak ada maka hukmnya juga tidak ada.

Kyai Muhammad Sahal mempunyai pernyataan yang menarik dalam kaitan pengguanaan metode maslahah sebagai acuan hukum. Beiau menegaskan, bahwa muara fiqih adalah terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Menurutnya, Ali bin  Abi Thalib pernah berkata “ dunia, kekuasaan, negara bisa berdiri tegak dengan keadilan, meskipun ma’al al-kufri, dan negara akan hancur dengan kedzaliman meskipun ma’al al-muslimin”. Ibnu Taimiyyah juga berkata demikian.

kerangka berfikir seprti itu, menurutnya, seandainya ada produk hukum fiqih yang tidak bermuara pada terciptanya sebuah keadilan dan persamaan di masyarakat, maka harus ditinggalkan. Misalnya fiqih politik, yang seringkali diktum-diktumnya tidak seirama dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan keadilan dan persamaan hak manusia didepan hukum. Rumusan fiqih siyasah klasik biasanya menempatkan kelompok non muslim dan perempuan sebagai kelas dua, dan bukan sebagai entitas yang sederajat dengan kaum muslimin. Pandangan seperti itu menurut kyai Sahal harus dirubah, pandangan yang melebelkan kelas dua pada warga non muslim selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi juga bertentangan dengan ide negara bangsa, seperti indonesia. Profesionalisme, kapabilitas dan kemampuan, mestinya dijadikan barometer utama, bukan muslim atau non muslim, perempuan atau laki-laki.

Yang terpenting menurut kyai Sahal, pada wilayah non ibadah, semisal politik, umat islam diberikan kebebasan penuh untuk merumuskan dasar-dasar politik yang adil dan egaliter, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Rumusan itu harus mengacu pada prinsip maqosid as-syar’iyyah yang meliputi lima hal; melindungi agama, jiwa, kelangsungan keturunan, akal dan harta benda. Dalam kerangka pandangan ini, maka aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang meliputi ubudiyah murni) harus disikapi dengan meletkkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tulisan yang lain :

  • NILAI – NILAI  KEPEMIMPINAN DALAM PEWAYANGANNILAI – NILAI KEPEMIMPINAN DALAM PEWAYANGAN NILAI – NILAI  KEPEMIMPINAN DALAM PEWAYANGAN Oleh : Praboe _ Mii IVc Organisasi seakan telah membumi di  Bahrul ‘Ulum ini, khususnya MMA, tak […]
  • KH. WAHAB, NKRI & KHILAFAH KH. WAHAB, NKRI & KHILAFAH KH. WAHAB, NKRI & KHILAFAH Dr. H. Ainur Rofiq Al-Amin, SH, MA             Seperti  yang telah saya jelaskan dalam disertasi, bahwa ide […]
  • Peran Pesantren Membangun NegeriPeran Pesantren Membangun Negeri Berangkat dari permasalahan Negara yang begitu menjelimet, berbelit dan begitu sukar untuk diselesaikan, suatu masalah yang digenggam Negara yang […]
  • MENGENAL MADZHAB SYAFI’IMENGENAL MADZHAB SYAFI’I MENGENAL MADZHAB SYAFI’I Oleh : M.Abdullah Rif’an Lc. A.     Masa Kecil Imam syafi’i Beliau adalah salah satu ulama’ besar yang memiliki […]
  • Training Motivasi dan Bedah Buku Hizbut TahrirTraining Motivasi dan Bedah Buku Hizbut Tahrir Tambakberas   Sesuai dengan agenda tahunan Ribath Al-Muhajirin 1 Pondok pesantren Bahrul Ulum poin 5 tentang kewajiban Ribath untuk mengadakan […]

Leave a comment

Berlangganan Tulisan ke Email

Ketik email anda untu mendapatkan update terbaru langsung ke email anda.